DISKUSI PUBLIK

Diskusi Publik Menuju PILKADA Kab. Bekasi

“SMART LOCAL GOVERNMENT LEADER FOR GOOD INVESTMENT  POLICY”

Dialog Diskusi semalam (27/12) yang digagas oleh Institute Leadership Indonesia, masih memunculkan tanda tanya dibenak saya. Diskusi yang bertempat di @ Home Hotel, Plaza Metropolitan Tambun Bekasi ini membahas tentang sosialisasi PILKADA yang akan berlangsung pada bulan Maret mendatang. Dalam diskusi publik sedianya empat orang narasumber  yang akan berbicara pada malam itu, namun pada kenyataannya dua orang tidak hadir dengan alasan tertentu. Dari KPU dan Praktisi pendidikan.

Baiklah, tidak masalah yang terpenting bisa menghangatkan diskusi publik dengan kondisi peserta yang tadinya ditargetkan oleh panitia sebanyak 50 orang, yang hadir hanya sekitar 25 orang , termasuk saya dan 3 rekan dosen senior lainnya (dari akademisi).

Awal diskusi sebetulnya akan dibuka oleh Ketua KPU Kab. Bekasi yang akan mensosialisasikan mengenai PILKADA Kab. Bekasi Pada tahun 2012 nanti. Namun beliau tidak hadir, digantikan oleh sekrtaris beliau Bapak Rahmat Nuryono, M.Si. Itupun tidak begitu banyak membahas tentang kondisi pilkada Kab. Bekasi. Pemaparan yang singkat, namun menyisakan tanya yang perlu dijawab berkenaan dengan aturan-aturan PILKADA 2012 mendatang.

Sekitar 10 menit, moderator telah mempersilahkan pembicara pertama yang berasal dari Ketua Ombudsmen RI ( kinerjanya hampir mirip dengan KPK), yakni Bapak Danang Girindrawardana). Dalam paparan makalahnya, beliau menyampaikan pentingnya  memilih pemimpin yang berani merombak  persoalan-persoalan yang muncul dalam birokrasi pemerintahan.  Salah satunya, masalah yang masih mendarahdaging di kalangan elit pemerintahan “Maraknya KKN”. 

Ada beberapa kriteria yang beliau ditawarkan kepada calon kandidat  yakni sebanyak 6 kriteria yang nantinya menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih. 1) Memangkas birokrasi yang gemuk dalam pemerintahan, berarti memaksimalkan kinerja pegawai-pegawai yang handal. 2)Mengkampanyekan reformasi Birokrasi kepada kalayak, jika dalam masa pemerintahannya , birokrasi dianggap sudah tidak layak dan diperlukan pembaharuan. 3) Memperbaiki moral  para pegawainya yang dianggap bobrok dan mencemarkan pemerintahannya. 4) Memangkas Nepotisme dalam birokrasi.(5 mengontrol anggaran yang begitu besar dengan melakukan efesiensi, efesiensi di berbagai bidang.(6 memangkas korupsi yang masih menjadi darah daging dalam masyarakat. Setidaknya ada 6 point tersebut yang saya tangkap dalam pemaparan beliau. 

Disamping ada tantangan dari pembicara tersebut yang mengatakan “Dicari pemimpin yang berani populis.  Saat ini diperlukan pemimpin yang berfikir makro, bukan mikro. Permasalahan yang berkembang dimasyarakat sudah komplek dan tidak berkutat di daerahnya saja, namun sudah berkembang ke berbagai wilayah-wilayah lainnya, bahkan sampai pada taraf internasional.

Menurut penilaian Ketua Onbustman,  pemimpin saat ini jarang yang memiliki keberanian untuk memangkas birokrasi yang sudah dibuatnya sendiri. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari janji-janji kampanye yang sudah diikrarkan di kontrak politik dengan beberapa partai koalisi, sehingga adanya rasa sungkan. Ketika birokrasi membutuhkan perombakan, hal itu jarang dilakukan.  Seperti halnya yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudoyono ketika mereformasi Birokasi bukan memangkas, menggemukkkan. Sehingga pos-pos anggaran bertambah, seiring dengan pertambahan elit-elit politik yang masuk di jajaran birokrasi.

Pembicara kedua berbicara masalah “Prespektif Investor terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah: (Vice President MGM:Ir. Purwanto, MT.). Ada slogan yang beliau sebutkan bahwa jika ingin mendapatkan lebih, kita harus berbuat lebih. Berbicara masalah investasi, beliau mengatakan bahwa terbagi ke dalam dua golonga; 1) Investasi dari leher ke atas, 2) Investasi dari leher  ke bawah. Investasi dari leher ke atas adalah investasi berupa pendidikan kepada masyarakat sehingga mereka bisa berfikir untuk meningkatkan taraf hidupnya. Berbeda halnya dengan investasi dari leher ke bawah yang lebih bersifat konsumtif, sehingga menumbuhkan masyarakat yang bergantung dan lebih berfikir instant. 

Permasalahan yang ada di pemerintahan kita adalah “Local Society” krisis kepercayaan masyarakat rendah. Pemberdayaan sumber daya penting untuk meningkatkan kualitas kinerja pemimpin.

Beliau sempat membahas pentingnya kriteria khusus pemimpin yang ditentukan oleh masyarakat. Seperti halnya di zaman Kerajaan Majapahit, ketika Patih Gajah Mada menjadi pemimimpin, memiliki 18 kriteria yang diajukan oleh masyarakat. Sayang sekali pemaparannya tidak terlalu panjang lebar, hanya sekilas saja, salah satu kriterianya adalah menjadi abdi masyarakat (pelayanan masyarakat/Abdidamika).

Dari pemamparan kedua pembicara tersebut berkembang ke arah diskusi. Masalah Diskusi yang diangkat lebih kepada kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah dampak Investasi yang lebih cenderung kepada sektor industry dan jasa. Sektor pertanian yang menjadi lumbung pangan masyarakat tidak tersentuh sama sekali oleh para investor. Kemudian penekanan pada sanitasi yang menjadi sumber masalah dengan banyaknnya lahan-lahan perumahaan serta Industri-industri yang bermukim di wilayah kab. Bekasi. Dampak ini cukup signifikan terhadap pengelolaan sumber air bersih dan resapan air yang menjadi penyebab utama banjir.

Para audience diskusi publik terdiri dari organisasi kemasyarakat, pengusaha dan praktisi pendidikan. Salah satu organisasi kemasyarakatan yang hadir pada malam tersebut adalah HKTI (Himpunan Kelompok Tani Indonesia) Kab. Bekasi   yang mempertanyakan masalah investasi di bidang pertanian yang jarang dilirik oleh para investor. Kemudian para pengusaha yang bergerak di bidang Industri lebih mengeluhkan tentang kenaikan UMK (Upah minimum Kabupaten) , kekhawatiran mereka terhadap larinya para investor ke wilayah lain yang memiliki UMK lebih rendah di bandingkan Indonesia. Hal ini pun sudah terjadi di Negara RRC yang menaikkan Upah para pekerjanya sehingga kalangan investor dari luar banyak yang menarik perusahaan-perusahaan dari negeri China tersebut.

 

Isue pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi, pendidikan khusus calon Bupati sempatkan di paparkan oleh para dosen Unisma Bekasi. Perlunya memunculkan pendidikan karakter bagi pemimpin agar lahirnya para pemimpin-pemimpin yang memiliki akhlak pancasilais.

Pemaparan dari diskusi Publik tersebut lebih bersifat pandangan-pandangan yang akan di kembangkan pada debat kandidat calon Bupati Kab. Bekasi bersama rakyat kabupaten Bekasi. Semoga wacana yang dibahas tidak hanya sekedar wacana yang mencuap kemudian menghilang begitu saja tanpa adanya solusi.